Pahlawan Takut Keterbukaan

PAHLAWAN, tapi TAKUT KETERBUKAAN

kabar baik disini, semoga disana juga ya. Sudah paham makna pahlwan, bukan?

Sekarang kita akan membahas Pahlawan, tapi takut akan keterbukaan. Pahlawan dan takut sudah sangat amat jelas berlawanan kan ya.

Lantas, apa makna dari keterbukaan itu sendiri? Keterbukaan adalah konsep atau filosofi menyeluruh yang ditandai dengan penekanan pada transparansi dan kolaborasi. Artinya, keterbukaan mengacu pada "aksesibilitas pengetahuan, teknologi, dan sumber daya lainnya; transparansi tindakan; permeabilitas struktur organisasi; dan inklusivitas partisipasi". Keterbukaan bisa dikatakan kebalikan dari ketertutupan, otoritas pusat dan kerahasiaan.

Setelah memahami makna pahlawan dan keterbukaan, apa jadinya bila ada pahlawan yang mana pahlawan sendiri di era kemerdekaan sekarang sudah sangat luas maknanya dalam melakukan tugas dan kewajibannya takut akan keterbukaan??

Hmm... Dijamin ambyar.

Berikut beberapa potensi apabila pahlawan (pemangku jabatan) takut akan keterbukaan / transparansi.

1. Peluang Korupsi

Wah membagongkan sekali bukan, langsung skakmat aja nih. Mengapa bisa menimbulkan tindak pidana korupsi? Hal ini dikarenakan penguasa/pemangku jabatan tidak transparan, ambil contoh tingkat desa. Tidak adanya transparansi dana APBDes.

Tunggu dulu, APBDes kan di musyawarahkan tiap tahun? Jangan suudzon dong.

Mungkin iya dimusyawarahkan setiap tahun, tapi apa semua aspek masyarakat turut andil dan ikut serta dalam musyawarah tersebut?

Saya jamin TIDAK!! Pasti hanya kalangan pejabat baik dalam kasus ini pejabat desa. Ya benar, hanya yang punya "koneksi" relasi apapun itu istilahnya yang akan di undang. SAYA JAMIN!!

2. Kurang Tepatnya Penyaluran Bansos

Bansos bansos bansos, semenjak adanya pandemi di awal 2020,pemerintah indonesia menggelontorkan dana yang tidak sedikit. Sangat amat besar dana yang dikeluarkan pemerintah untuk pengadaan bansos. Baik bansos Tunai, Bansos sembako, PKH, UMKM, Prakerja, dan masih banyak lainnya.

Namun, apakah semua bansos itu tersalurkan ke masyarakat yang tepat? Sangat tidak mungkin.

Pertama, balik ke faktor pertama.. Korupsi itu ada karena kurang keterbukaan data. Kedua, Nepotisme alias mengutamakan keluarga terdekat,banyak kasus rumah sudah mewah, punya emas dari ujung kepala sampe kaki bak manusia emas, perabotan lengkap, motor banyak, rajin olshop MASIH AJA DAPET BANSOS, baik BLT dan PKH. Herannya yang dapat orang itu itu saja.

Apa tidak mikir apa ya baik pejabat maupun si penerima.. TUJUAN BANSOS ITU UNTUK MEMBANTU MEMULIHKAN EKONOMI, BUKAN UNTUK MENGGAJI TIAP BULAN.

Toh penerima bansos harusnya di kaji tiap bulan atau 6 bulan maksimal. Diharapkan dengan bansos warga yang mendapat bisa mempunyai semangat agar ekonomi pulih.. Ini malah pada jadi manja, kaya suatu kebanggaan. Kocak kocak.. Ngga pejabat ngga warga edan kabeh.

3. Masyarakat yang PASIF

lah.. Kalau data saja tidak transparan, bagaiaman bisa masyarakat bisa mengawasi jalannya kebijakan?

Loh kan ada spanduk misal ada projek pasti ada spanduk nilai nominal yang dikeluarkan. Hadeuh.. 2022 masih percaya spanduk gituan? Primitif!! Jadilah orang cerdas.. Projek segitu kok banyak amat dananya. Pasti pernah mikir kan? Iyalah. Itulah pentingnya keterbukaan. Sinkronasi mencerdaskan warga, bukan membodohi warga.

4. NEPOTISME

seperti point kedua Kurangnya transparansi menyebabkan nepotisme atau mengutamakan orang terdekat/keluarga.

Baik untuk meneruskan jabatan, maupun penerima bansos.

5. Perlunya Digitalisasi

Bikinlah website, agar masyarakat bisa mengakses data dan program yang akan maupun sedang berjalan. Buat rincian sedetail mungkin. Jangan gaptek.

Itu saja pembahasan kali ini, jangan lupa.. Banyak orang pintar, tapi sedikit yang jujur.

Berbagi :